Or signin with Logo Abatasa
Forgot password?
Belum Jadi Member
Daftar Sekarang
Konsultasi Syariah » Lainnya » Hukum BPJS
Ustadz Aang Asy'ari, Lc
 
Konsultasi Syariah bersama Ustadz Aang Asy'ari, Lc
Direktur Eksekutif Aswaja Center & Dosen UNISA Kuningan

Kirim Pertanyaan

Hukum BPJS
Pertanyaan : Assalaamualaikum Wr.Wb Ustadz, Apa hukum BPJS? Syukran
Rabu, 02 September 2015 08:14 WIB |

Jawaban :

Wa’alaikum Salam Wr.Wb
Hasil keputusan Ijtima MUI, Komisi Fatwa, Se-Indonesia V di Tegal Jateng 07-10 Juni 2015 tentang hukum BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan, merekomendasikan: a). Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS terutama yang terkait dengan akad antar pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur, gharar, maisir dan riba.

Pada poin b ditegaskan, MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayan prima. Keputusan MUI ini menempatkan BPJS sebagai bentuk aktivitas yang tidak syar’i. Keputusan Ijtima MUI ini kontan menggemparkan khalayak ramai dan mendapat tanggapan beragam mengingat program BPJS sangat membantu meringankan beban masyarakat terutama yang beragama Islam.

Pada sisi lain hasil bahtsul masail NU (Nahdlatul Ulama) seputar hukum BPJS kesehatan, yang dihelat di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 memutuskan hasil yang bertolak belakang dengan keputusan MUI. Mereka berpendapat bahwa BPJS tidak melanggar aturan syara’ karena konsep BPJS tergolong dalam akad Tamin Ta’awun atau asuransi sosial yang sifatnya lebih sebagai media gotong royong dan amal sosial, bukan asuransi komersil yang menjadi dasar dari fatwa haram oleh MUI.

Artinya dalam pandangan ulama NU, MUI melakukan kekeliruan dalam fase tashawwur mas’alah BPJS, dimana MUI memandang BPJS kesehatan Non PBI (Peserta Bantuan Iuran) sebagai jenis asuransi komersial. Dan BPJS kesehatan yang sekarang ini dianggap belum memenuhi aturan akad asuransi komersil yang seharusnya, karena masih mengandung unsur gharar dan maisir. Dua hal ini diharamkan dalam perspektif Islam. Sementara ulama NU memandangnya sebagai amal sosial, bentuk kepedulian antar sesama. Sama sekali tidak dalam kontek mencari keuntungan. Maka unsur yang menjadi ‘illah atau alasan keharaman BPJS yaitu gharar dan maisir tidak berlaku lagi dalam pandangan ulama NU.

Pertanyaannya perlukah membentuk BPJS syari’ah sebagaimana yang diusulkan MUI? Bagaimana sikap kita memandang perbedaan kedua lembaga keulamaan tersebut? Sebelum dijawab, kita harus terlebih dahulu mengetahu ruh dan undang-undang (UU) dibalik ide pembentukan BPJS. Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.

Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba (tidak dalam rangka mencari keuntungan). UU ini menegaskan bahwa BPJS merupakan bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dalam perpektif agama, persoalan kesehatan dan kesejanteraan menduduki posisi yang sangat penting. Kesehatan adalah bagian dari maqashid syariah, yaitu memelihara diri (jiwa) yang disebut oleh ulama dengan istilah hifz al-nafs.

Di tilik dari UU di atas, BPJS secara prinsip tentu berkesesuaian dengan hukum syariah. BPJS hadir sebagai program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat (UU BPJS Nomor 40/2011). Tujuan ini sejalan dengan konsep at-ta’min at-ta’awuny, yaitu persekutuan beberapa orang dengan membayar iuran dalam jumlah tertentu, kemudian dari persekutuan itu digunakan untuk membiayai peserta yang tertimpa musibah.

Penulis secara pribadi relatif sepakat dengan keputusan Bahtsul Masail Ulama Nahdlatul Ulama, tentu dengan beberapa catatan agar kelak keputusan ulama NU tersebut dapat diterima oleh semua kalangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Catatan tersebut adalah:

1. Tidak ada paksaan dalam kepesertaan BPJS. Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan keterangan dalam Fath al-Mu’in dan Bughyah al-Mustarsyidin, pemerintah boleh mewajibkan keikutsertaan rakyat pada program BPJS dengan syarat apabila anggaran negara tidak mencukupi dan kadar iuran yang ditetapkan masih dalam batas kemampuan rakyat yang punya kelebihan kebutuhan standar dalam satu tahun.
2. Mereka yang ikut program BPJS, bertujuan untuk membantu sesama. Tidak dalam rangka jual beli resiko atau ingin mendapatkan keuntungan.
3. Dana BPJS ditempatkan di lembaga keuangan syariah
4. Usahakan tidak ada denda
5. Keadilan dalam pelayanan (tidak ada diskriminasi pada peserta).
6. Kemungkinan jumlah iuran melebihi biaya yang dibutuhkan maka menjadi sedekah atau infaq sesuai dengan ketentuan pemerintahan.

Terkait ide pembentukan BPJS syariah sesuai keinginan MUI, penulis berpendapat, adanya kekurangan sistem BPJS baik pada tingkat aturan maupun praktek tidak lantas menuntut pemerintah harus membuat BPJS syariah. Karena selama konsep dan operasionalnya bisa logis dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka BPJS yang sudah ada, meskipun tidak dilabeli syar’i, secara otomatis sudah syar’i. Selain itu ide pembentukan BPJS syariah disamping BPJS konvensional, akan membebani keuangan negara selain tidak efisien. Solusinya konsep BPJS yang sekarang bikin sesuai dengan kriteria hukum Islam meskipun tidak disebut BPJS syari’ah. Adalah kewajiban pemerintah membuat suatu program yang sesuai dengan kultur agama mayoritas dalam hal ini Islam. Karena ketika nilai-nilai Islam diterapkan, yang non muslim pasti akan merasakan manfaatnya. Islam adalah agama rahmatan lil"lamin. Wallahu a’lam.





Al-Qur'an Online

Anda juga bisa menggunakan navigasi berdasarkan surat yang telah disediakan dibawah ini:

Audio Ceramah
Zina Menghapus Rezeki
KH. Yusuf Mansyur Zina Menghapus Rezeki
Rahasia Tenang Dunia Akhirat
K.H Abdullah Gymnastiar Rahasia Tenang Dunia Akhirat
Kun Fayakun
KH. Yusuf Mansyur Kun Fayakun
connect with abatasa