Or signin with Logo Abatasa
Forgot password?
Belum Jadi Member
Daftar Sekarang
Pustaka » Fiqih » Ilmu Fiqih » Hukum Talfiq Dalam Tuntutan - Tuntutan Syara
Hukum Talfiq Dalam Tuntutan - Tuntutan Syara
Cabang-cabang aturan syara` dapat dikelompokkan kepada tiga bagian: Aturan-aturan syara` yang dibangun di atas prinsip kemudahan dan kelonggaran, sehingga pelaksanaannya berbeda- beda disesuaikan dengan kondisi masing- m
Selasa, 08 Januari 2013

Cabang-cabang aturan syara’ dapat dikelompokkan kepada tiga bagian:

  1. Aturan-aturan syara’ yang dibangun di atas prinsip kemudahan dan kelonggaran, sehingga pelaksanaannya berbeda- beda disesuaikan dengan kondisi masing- masing orang yang dituntut.
  2. Aturan syara’ yang dibangun di atas prinsip kehati-hatian dan wara.
  3. Aturan syara’ yang ditetapkan dengan tujuan utama untuk kemaslahatan dan kebahagiaan hamba.
Bentuk pertama, merupakan jenis-jenis ibadah mahdhah. Dalam bentuk pertama ini dibolehkan mempraktikkan talfiq. Karena, tujuan utama ibadah ini adalah melaksanakan perintah Allah dan merendahkan diri di hadapan-Nya, dengan tidak perlu mengambil sikap yang menyulitkan. Oleh sebab itu, hendaklah ibadah semacam ini tidak diprak- tikkan secara berlebih-lebihan, karena berle- bih-lebihan dalam hal ini akan menyebabkan kerusakan.

Adapun mengamalkan ibadah yang berhubungan dengan harta benda, maka wajib mengambil sikap tegas karena berhati-hati supaya hak-hak fakir miskin tidak terabaikan. Oleh sebab itu, dalam masalah ini tidak tepat apabila kita mengambil pendapat yang lemah atau melakukan talfiq di antara semua madzhab sehingga menghasilkan produk hukum yang memihak kepada kemaslahatan orang yang berkewajiban zakat. Dan pada waktu yang sama, mengabaikan hak fakir miskin. Dengan demikian, dalam masalah ini kita wajib memberi fatwa dengan pendapat yang lebih hati- hati dan lebih memihak kepada kemaslahatan fakir miskin.

Bentuk kedua, adalah aturan-aturan sya- ra’ yang berupa larangan. Dalam hal ini, prin- sip berhati-hati dan mengambil sakap wara’ hendaklah dipertimbangkan semampu mungkin, karena Allah SWT tidaklah melarang sesuatu melainkan ada kemudharatan di da- lamnya. Oleh sebab itu, dalam perkara-per- kara ini kita tidak boleh mengambil sikap to- leran atau mempraktikkan talfiq, kecuali dalam keadaan darurat menurut syara’. Karena, keadaan darurat dapat menyebabkan bolehnya sesuatu yang asalnya dilarang.

Atas dasar semua itu, maka kita tidak boleh melakukan talfiq dalam masalah larangan- larangan yang berhubungan dengan hak-hak Allah (hak-hak sosial kemasyarakatan) demi terjaganya sistem dan aturan umum syariah dan terbinanya kemaslahatan dalam masyarakat. Begitu juga kita tidak boleh melakukan praktik talfiq dalam masalah larangan-larang- an yang berhubungan dengan hak-hak sesama hamba (hak privat seseorang), demi terlindunginya hak-hak manusia dan supaya mereka tidak terancam oleh marabahaya.

Bagian ketiga adalah hukum-hukum mua- malat yang meliputi pengaturan masyarakat sipil [al-mu’amalat al-muduniyyah), hukuman hudud dan ta’zir, membayar seperser- pajak tanaman (al-’usyur), pajak tanah : - kharaj), membayar seperlima dari barane tambang yang ditemukan, aturan ahwal syakhshiyyah, akad pernikahan, dan konsekuensi-konsekuensinya seperti aturan perpisahaan antara suami dan istri, yang semuanya harus dibangun di atas prisip menciptakan kebaha­giaan di antara suami, istri, dan juga anak Semuanya itu dapat terjadi apabila hukum- hukum yang ditetapkan dalam masalah Ke­luarga ini menekankan pentingnya ikata- pernikahan, dan mengutamakan terwujudnya kehidupan yang harmonis, sebagaimana teiah digariskan oleh Allah SWT, ”

"...Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kal. (Setelah itu suami dapat) menahan dencj- baik, atau melepaskan dengan baik...." (al- Baqarah: 229)

Oleh sebab itu, hukum-hukum fiqih yang selaras dengan prinsip-prinsip di atas dapat diamalkan, meskipun menyebabkan adanya talfiq, asalkan talfiq yang dibolehkan. Namun apabila praktik talfiq yang digunakan menjadi pintu bagi orang-orang untuk mempermainkan permasalahan nikah dan talak, maka talfiq seperti ini termasuk talfiq yang tercela dan dilarang. Sikap seperti ini perlu diambii untuk menegaskan, bahwa hukum asai al- abdha193 adalah haram dan untuk menjaga hak-hak wanita dan juga kehormatan sisterr nasab.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aturan muamalat, pengaturan harta benda, hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara’, hukum qishash, dan sebagainya adalah aturan-aturan yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum dan kemanfaatan di antara manusia. Oleh sebab itu, pendapat-pendapat madzhab yang wajib diambil adalah pendapat-pendapat yang lebih dapat menciptakan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, meskipun harus melalui praktik talfiq. Karena, usaha ini adalah untuk mendukung terbinanya kemaslahatan yang merupakan tujuan aturan-aturan syara’. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa kemaslahatan manusia selalu berubah sesuai dengan perubahan masa, adat kebiasaan, dan perkembangan peradaban dan pembangunan.

Standar kemaslahatan yang dibincangkan dalam pembahasan ini adalah semua perkara yang dapat menjamin terjaga dan terpeliharanya dasar-dasar universal yang berjumlah lima, yaitu
[1], Terpeliharanya agama;
[2], Terpeliharanya jiwa;
[3] Terpeliharanya akal;
[4]. Terpeliharanya nasab;
[5], Terpeliharanya harta benda.

Melindungi kemaslahatan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh syara’, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur’an, As-Sunnah, dan juga Ijma, yaitu melindungi al-mashlahah al-mursalah al-maqbulah (kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam nash-nash agama, namun ia juga tidak dinafikan oleh nash-nash tersebut).

Setelah menerangkan beberapa cabang dari prinsip-prinsip madzhab, Imam asy- Syurnublali al-Hanafi dalam kitab al-’Aqd al- Farid menegaskan bahwa talfiq adalah boleh. Dia berkata, "Dari uraian yang telah lalu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang tidaklah diwajibkan mengikuti satu madzhab tertentu secara konsisten. Oleh sebab itu, dia dibolehkan mengamalkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang diamalkan dalam madzhabnya. Dengan kata lain, dia boleh bertaklid kepada imam selain imam madzhab yang asalnya dia ikuti. Dan dia boleh menggabungkan syarat-syarat yang ada dalam madzhab-madzhab tersebut, sehingga dia dapat menggabungkan dua amalan yang bertentangan dari dua kasus amalan yang berbeda, yang antara satu dengan lainnya tidak ada hubungannya. Dia juga tidak berhak menyalahkan amalan gabungan yang dilakukannya itu, hanya dengan alasan dia bertaklid kepada imam yang lain. Karena, suatu amalan yang sudah dikerjakan tidak akan gugur sebagaimana putusan hakim yang sudah ditetapkan."

Imam asy-Syurnubalali juga mengatakan, "Orang tersebut juga boleh bertaklid setelah selesai melakukan suatu amalan. Contohnya adalah apabila ada orang yang telah selesai melakukan shalat, dan dia mempunyai dugaan kuat bahwa shalatnya sah berdasarkan madzhab yang dianutnya. Namun setelah selesai shalat, dia mengetahui bahwa shalatnya tersebut tidak cocok dengan aturan madzhabnya, sehingga tidak sah menurut madzhab tersebut. Namun, bentuk shalat yang dilakukan itu dianggap sah oleh madzhab lain. Maka, orang tersebut boleh bertaklid kepada imam madzhab yang lain tersebut, dan shalatnya pun sudah mencukupi. Dalam kitab al-Baz- zaziyah disebutkan bahwa ada riwayat yang bersumber dari Abu Yusuf, bahwa dia melakukan shalat Jumat setelah mandi dari tempat mandi umum (hammam). Setelah selesai sha-lat, dia diberi tahu bahwa pada tempat mandi umum tersebut ada bangkai tikus. Maka dia pun berkata, ’Kita mengikuti pendapat saudara-saudara kita di Madinah yang mengatakan bahwa apabila ada air sebanyak dua kulah (qullatainz), maka ia tidak terpengaruh dengan adanya najis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa standar boleh dan tidaknya melakukan talfiq adalah apabila talfiq tersebut menyebabkan roboh- nya pilar-pilar syariah dan rusaknya aturan syariah serta hikmahnya, maka ia termasuk talfiq yang dilarang. Terlebih lagi kalau sampai mempraktikkan al-hiyal (mereka-reka bentuk amalan supaya terlepas dari tuntutan yang memberatkan] yang dilarang.

Adapun praktik talfiq yang mengakibatkan semakin kokohnya pilar-pilar syariah dan semakin memantapkan aturan-aturan serta hikmahnya, sehingga benar-benar dapat mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, seperti memudahkan urusan ibadah dan memelihara kemaslahatan dalam urusan muamalah, maka ia termasuk jenis talfiq yang dibolehkan, bahkan dituntut untuk dilakukan.

Anda akan menikah? buat website pernikahan anda yang dapat anda gunakan untuk undangan online atau informasi pernikahan anda, Gratis hanya di WebNikah.com.
Atau anda mempunyai bisnis dan usaha dalam layanan wedding seperti wedding organizer, Fotografi, Makeup atau fotografi, Gabung juga sebagai Vendor di Webnikah.com dan promosikan layanan anda. Daftarkan Wedding Service anda di Vendor WebNikah.com







comments powered by Disqus
Al-Qur'an Online

Anda juga bisa menggunakan navigasi berdasarkan surat yang telah disediakan dibawah ini:

Audio Ceramah
Zina Menghapus Rezeki
KH. Yusuf Mansyur Zina Menghapus Rezeki
Rahasia Tenang Dunia Akhirat
K.H Abdullah Gymnastiar Rahasia Tenang Dunia Akhirat
Kun Fayakun
KH. Yusuf Mansyur Kun Fayakun
connect with abatasa